CV. SENGON JAYA PERSADA DIDUGA ANAK EMAS DINAS "PPK DAN PPTK SERTA KONSULTASI LAKUKAN PEMBIARAN

Bekasi - radarberitanasional.com

Terkait Pembangunan Peningkatan Jalan Tambun - Wanasari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan nilai Dana ABPD sebesar Rp,1.551. 994. 426 yang di kerjakan oleh CV. Sengon Jaya Persada diduga Anak Emas Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (DSDAMDBK) Kabupaten Bekasi.

Dalam pantauan Tim Investigasi LSM KAMPAK-RI kegiatan Peningkatan. Jalan Tambun - Wanasari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan nilai Dana ABPD sebesar Rp,1.551. 994. 426 yang di kerjakan oleh CV. Sengon Jaya Persada diduga adalah Anak Emas Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (DSDAMDBK), karena pada saat proses kegiatan Peningkatan Jalan tersebut Konsultan dan Pengawas Dinas sebagai penonton dan tidak berati, karena tidak mampu untuk melakukan peneguran kepada Pelaksana CV. Sengon Jaya Persada, bahwa dalam Pengawasan kegiatan tersebut pihak Konsultan dan Pengawas Dinas yang di tugaskan tidak berarti, sebab Konsultan dan Pengawas telah melakukan Pembiaran kepada CV. Sengon Jaya Persada, yang diduga agar CV. Sengon Jaya dapat leluasa melakukan kecurangan Volume untuk "Merampok Uang Rakyat"," kata Indra Pardede, (11/11/2026).

Indra Pardede sebagai Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Mafia Peradilan dan Korupsi Republik Indonesia (KAMPAK - RI) menjelaskan, bahwa dalam pantauan Tim Investigasi LSM KAMPAK - RI adanya kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Tambun - Wanasari, Kecamatan Tambun Selatan di Kabupaten Bekasi dengan nilai Dana ABPD sebesar Rp,1.551. 994. 426 yang di kerjakan oleh CV. Sengon Jaya Persada dapat diduga adalah Anak Emas Dinas Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi ( DSDAMDBK )," jelas Indra Pardede.

Indra menegaskan, LSM KAMPAK-RI meminta agar Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja dapat memerintahkan Kepala Dinas Hendri Lincoln agar PPK dan PPTK turun ke lapangan, jangan hanya mengandalkan laporan dari Konsultan dan Pengawas, karena dalam pantauan LSM KAMPAK - RI banyak Infrastruktur di Kabupaten Bekasi bermasalah yang di kerjakan oleh pihak Pemborong, namun sikap Hendri Lincoln sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (DSDAMDBK), yang menugaskan Konsultan dan Pengawas di proyek Infrastruktur jangan hanya sebagai Penonton dan Pelengkap serta lakukan Pembiaran," tegas Indra Pardede.

PPK DAN PPTK SERTA KONSULTAN DIDUGA MAKAN GAJI BUTA DAN LAKUKAN PEMBEIARAN 

Indra Pardede memaparkan, bahwa persoalan yang menjadi sorotan LSM KAMPAK - RI adalah tugas PPK dan PPTK serta Konsultan maupun Pengawas Dinas tidak berarti, karena keberadaan mereka pada saat kegiatan Proyek Jalan dikerjakan, pihak PPK dan PPTK serta Konsultan maupun Pengawas Dinas diam seribu Bahasa untuk melakukan pembiaran, bahwa PPK dan PPTK serta Konsultan maupun Pengawas tidak berada di tempat, sehingga tugas PPK dan PPTK serta Konsultan Makan Gaji Buta," ungkap Indra Pardede. 

Dengan adanya kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Tambun - Wanasari, Kecamatan Tambun Selatan dengan nilai Dana ABPD sebesar Rp,1.551. 994. 426 yang di kerjakan oleh CV. Sengon Jaya Persada dapat diduga Anak Emas Kepala Dinas Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi ( DSDAMDBK )," bahwa berdasarkan Perencanaan Gambar, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), seharusnya kedalaman Galian 70.Cm dengan rincian, Agregat B 20 Cm dan Agregat A 15 Cm, Benol 10 Cm serta Ketebalan Rigid 25 Cm. namun fakta Pelaksanaan dilapangan diduga kuat dikerjakan tidak sesuai dengan RAB gambar perencanaan. dan ada pengurangan Volume Material, karena jelas PPK dan PPTK serta Konsultan dan Pengawas Dinas diam seribu Bahasa serta lakukan Pembiaran, karena dapat diduga CV. Sengon Jaya Persada leluasa untuk melakukan kecurangan Volume agar dapat Merampok Uang Rakyat dari Dana APBD kegiatan jalan tersebut.

( Red )