Bekasi - radarberitanasional.my.id
Jajang Nurjaman Koordinator Lembaga Center for Budget Analysis ( CBA ) berkomentar melihat permasalah Politik di Kabupaten Bekasi sudah sering terjadi dari Tahun ke Tahun mengenai Anggaran APBD yang diduga selalu bergulir dari Eksekutif ke Legislatif, namun semua ini diam seribu bahasa ada indikasi Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) yang melibatkan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Bekasi terkait masalah pembagian proyek untuk meloloskan laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 di rapat Paripurna yang menimbulkan ke khawatiran serius terhadap Integritas Pemerintahan Daerah," kata Jajang Nurjaman melalui WhatsApp.
Jajang Nurjaman Koordinator Lembaga Center for Budget Analysis ( CBA ) menjelaskan, bahwa dari data nama - nama menunjukkan terdapat 27 Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga mendapatkan jatah proyek yang nilai dengan Total Nilai mencapai Rp, 96.493.388.483. Hal ini menunjukkan indikasi adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan pemanfaatan Dana Publik untuk kepentingan Pribadi," jelas Jajang Nurjaman, (3/8/2023).
Jajang Nurjaman mengharapkan, seharusnya Eksekutif dan Legislatif harus dapat transparansi dalam proses pembangunan proyek di Kabupaten Bekasi untuk memastikan akuntabilitas dan memulihkan kepercayaan Publik terhadap Lembaga Pemerintahan setempat guna menjaga integritas dan kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Daerah," ungkap Jajang Nurjaman.
( Red )
