.jpg)
Bekasi - radarberitanasional.comGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memberikan Bupati Bekasi Julukan “Raja Bongkar” yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, S.H dalam konteks Penertiban Bangunan Liar ( Bangli ) di Kabupaten Bekasi, tanpa adanya Kompensasi yang mengundang refleksi kritis dari Insan Pers.
Ade Muksin, S.H sebagai Ketua PWI Bekasi Raya mengatakan, Saya menilai bahwa keberanian dan ketegasan Kepala Daerah dalam menegakkan aturan memang perlu diapresiasi, namun ketegasan tidak boleh menanggalkan rasa Keadilan Sosial dan Kemanusiaan dalam Sila ke - 2 Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab," kata Ade Muksin.
.jpg)
Ade Muksin, S.H menjelaskan, Bangunan bisa dianggap liar, tetapi tidak semua yang mendiaminya adalah pelanggar, karena di tengah Pembongkaran ada Masyarakat Kecil yang menggantungkan hidup dari warung sederhana atau tempat usaha kecil - kecilan, jika aturan ditegakkan tanpa Solusi dan Kemanusiaan, maka Ketegasan itu bisa berubah menjadi Ketegangan," jelas Ade Muksin.
Dalam prinsip Jurnalisme, Kami dituntut untuk menjadi suara bagi Masyarakat yang tak bersuara, maka Kami bertanya ? apakah Bupati Bekasi layak dijuluki "Raja Bongkar atau Raja Tega" ?, karena julukan tersebut bisa menjadi Kebanggaan, namun bisa juga menjadi Kritik Tajam dari Sejarah dan Nurani Publik.
Kami mendukung langkah Gubernur Jawa Barat untuk mendorong Program dan Evaluasi Tata Ruang di Kabupaten Bekasi, namun Perubahan Tata Ruang tidak boleh menyingkirkan Warga Masyarakat kelas bawah dari ruang hidupnya, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi harus menjadi fasilitator, bukan sekedar regulator.
Pers akan terus mengawasi, mencatat, dan menyuarakan suara rakyat, dan dalam hal ini Kami menyerukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk menyeimbangkan Keberanian dengan Empati, aturan dengan Solusi, dan Ketegasan dengan Keadilan Sosial.
( Red ) / Oleh : Ade Muksin, S.H., Ketua PWI Bekasi Raya
.jpg)
