Pepatah mengatakan bahwa "Politik lebih kejam dari Pembunuhan" sering muncul dalam percakapan sehari-hari untuk menggambarkan betapa keras dan merusaknya Dunia Politik, terutama dalam Konteks "Pembunuhan Karakter" atau Penghancuran Reputasi seseorang, namun Dinamika menjelang Pencalonan Kepala Desa, tidak sedikit Dana yang harus di keluarkan demi untuk menjabat sebagai Pemimpin di Desa, maka para Calon Pilkades mulai berbenah diri agar dapat terpilih oleh Masyarakat dengan seribu macam cara untuk mendapatkan Kursi sebagai Kepala Desa di wilayah nya.
Bahwa seorang mencalokan diri sebagai Kepala Desa, tidak sedikit Uang yang harus di keluarkan demi di tengah suhu Politik yang kian memanas, sehingga muncul himbauan tegas kepada para Calon Kepala Desa yang masih aktif maupun Mencalokan agar tetap menjaga Netralitas dan tidak terlibat dalam Money Politik, karena Dana yang di keluarkan tidak cukup sedikit untuk menjabat sebagai Kepala Desa, hal ini dapat di bayang-bayangi Korupsi Dinasty dan Money Politik biaya tinggi yang menghantui persiapan para Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bekasi.
Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sedang bersiap - siap untuk mengadopsi Sistem E-Digital untuk 154 Desa yang akan menggelar Pilkades serentak secara Elektronik pada 28 September 2026 mendatang, namun moderenisasi Birokrasi tidak dapat diprediksi dengn tantangan, yaitu tinggi nya Mahar Politik untuk mendapat Kuris Fantastis sebagai Kepala Desa.
Dalam bahwa Jawa “Wani Piro” bahasa yang klasik di dengar bagi Masyarakat yang memilih Kepala Desa, namun semua ini dapat menciptakan klasifikasi untuk biaya diluar nalar sehat, misalnya untuk di perkampungan kategori Standar seorang Calon Kades Minimal harus mempersiapkan Dana kurang lebih Rp 1 Milyar hingga Rp 3 Milyar, nilai tersebut sangat Pantastis melonjak menjadi Rp 5 Milyar untuk di wilayah Industri dan Perkotaan, bahkan bisa mencapai Nilai Rp 15 Milyar lebih untuk Calon Kepala Desa yang berada di Kawasan Industri dan Perumahan Perkotaan.
H.Syahril SE,M.I.Pol, dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Partai Gerindra menyoroti kondisi yang sangat memperhatikan dan kekhawatiran jika Rupiah menjadi “Panglima” maka para Calon Kepala Desa untuk memimpin wilayahnya kurang berkualitas dan akan layu sebelum berkembang," ujar H.Syahril dilangsir dari berita suaracikarang.com (14/2/2026)
“Ketika seorang Pemimpin Kades harus mengeluarkan Dana Milyaran Rupiah, Orientasi setelah menjabat sering kali hanya untuk berpikir mengembalikan Modal," jelas H. Syahril.
H.Syahril SE,M.I.Pol, dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Partai Gerindra mengharapkan, semoga Pilkades 2026 harus jadi Momentum suatu Perubahan Pola Pikir, tanpa Integritas dan Intelektual para Kepala Desa terpilih hanya akan menjadi pengelola Anggaran yang rentan terseret Kasus Hukum akibat ke tidak mampuan mengelola Anggaran dan memegang Amanah Masyarakat,” tegas H.Syahril SE,M.I.Pol.
( Red )
.jpg)
.jpg)
.jpg)
